1. Latar Belakang Kasus
1.1 Dana Operasional Papua 2020–2022
KPK tengah mengusut kasus dugaan suap terkait dana penunjang operasional serta program peningkatan pelayanan kedinasan kepala dan wakil kepala daerah Pemerintah Provinsi Papua periode 2020–2022. Total dugaan kerugian negara mencapai Rp 1,20 triliun .
1.2 Tersangka Utama
- Dius Enumbi: mantan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kepala Daerah Provinsi Papua—sudah ditetapkan sebagai tersangka .
- Lukas Enembe: mantan Gubernur Papua—status tersangka gugur setelah meninggal dunia 26 Desember 2023 .
2. Dugaan Pembelian Jet Pribadi
2.1 Aliran Dana
Penyidik menduga sebagian dana korupsi digunakan untuk membeli jet pribadi, dengan pesawat tersebut saat ini berada di luar negeri .
2.2 Upaya Penyitaan
KPK tengah mengupayakan penyitaan jet pribadi sebagai aset bukti, sebagai bagian dari pemulihan kerugian negara mencapai Rp 1,2 triliun .
3. Penyelidikan KPK dan Saksi Kunci
3.1 Pemanggilan Direktur PT RDG Airlines
KPK memanggil Gibrael Isaak, Presiden Direktur PT RDG Airlines, sebagai saksi—pertama kali pada 17 Maret 2025, lalu kembali pada 12 Juni 2025 . Pemeriksaan digelar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
3.2 Mutasi Panggilan dan Mangkir
Sebelumnya, pada 3–4 Juni 2024, Direktur lain dari PT RDG, yaitu Mutmainah Aminatun Amaliah, mangkir saat dipanggil untuk kasus terkait Enembe . Beberapa saksi swasta lainnya juga mangkir.
3.3 Pemeriksaan Lainnya
Selain Gibrael, KPK memeriksa langsung staf PT RDG Airlines seperti:
- Torang Daniel Kaisardo Kristian (Corporate & Legal Manager).
- Selvi Punama Sari (pramugari).
- Tina Sutinah (direktur SOS Aviation).
- Richard Barends (staf honorer BPD Papua) .
4. Dugaan Transaksi Uang Tunai
Dalam konteks kasus sebelumnya (TPPU Enembe), KPK menyoroti dugaan penggunaan pesawat jet milik PT RDG untuk mengangkut uang tunai miliaran rupiah dari Papua menuju Jakarta dan luar negeri atas perintah Lukas Enembe .
5. Proses Hukum dan Tantangan
5.1 Status Hukum Tersangka
- Dius Enumbi → Status tetap tersangka.
- Lukas Enembe → Status gugur menyusul kematian pada 26 Desember 2023 .
5.2 Mangkirnya Para Saksi
KPK memberi peringatan dan menjadwal ulang pemanggilan untuk para saksi yang mangkir, termasuk dari pihak swasta dan perusahaan terkait .
6. Implikasi dan Dampak
6.1 Pemulihan Kerugian Negara
Dengan nilai kerugian negara sekitar Rp 1,2 triliun, upaya penyitaan aset seperti jet pribadi menjadi krusial dalam rangka memulihkan keuangan negara .
6.2 Kepercayaan Publik
Kasus ini menyoroti tantangan dalam pengawasan dana daerah, utamanya di wilayah otonomi khusus seperti Papua, dan mendorong kebutuhan pengelolaan dana operasional yang lebih transparan.
7. Ringkasan Kronologi
| Tanggal | Peristiwa |
|---|---|
| 26 Des 2023 | Meninggalnya Lukas Enembe; gugurnya status tersangka |
| 3–4 Jun 2024 | Direktur PT RDG (Mutmainah) dan saksi mangkir panggilan KPK |
| 17 Mar 2025 | Pemanggilan pertama Gibrael Isaak sebagai saksi |
| 12 Jun 2025 | Pemanggilan kembali Gibrael Isaak; dugaan pembelian jet |
| 11 Jun 2025 | KPK umumkan kerugian Rp 1,2 triliun |
| 12–19 Jun 2025 | Upaya penyitaan jet pribadi sedang dilaksanakan |
8. Poin Kritis & Kebutuhan Investigasi Lanjutan
- Status aset dan lokasi jet pribadi – butuh bukti kepemilikan, aliran dana, dan penyitaan efektif.
- Peran RDG Airlines – sejauh mana perusahaan mengetahui atau memfasilitasi pembelian dan penggunaan jet?
- Keterlibatan pihak lain – termasuk swasta dan staf pemerintah yang juga dipanggil KPK.
- Strategi pencegahan korupsi – penguatan sistem pengawasan dana operasional daerah, penerapan whistleblower, transparansi publik, dan integrasi sistem elektronik.
9. Kesimpulan
Kasus dugaan suap dana operasional Papua dengan nilai kerugian negara mencapai Rp 1,2 triliun menjadi salah satu skandal korupsi daerah terbesar. Keterlibatan PT RDG Airlines, khususnya melalui pemanggilan G. Isaak terkait dugaan pembelian dan penggunaan jet pribadi, adalah indikator penting arah penyidikan KPK. Dugaan aliran dana melalui pembelian jet serta upaya penyitaan aset menunjukkan langkah konkret KPK dalam penyelamatan aset negara dan pertanggungjawaban publik.
4. Pemanggilan Direktur RDG Airlines: Linimasa Lengkap 🕵️♂️
4.1 Pemanggilan Maret 2025
Pada 17 Maret 2025, KPK memanggil langsung Presiden Direktur PT RDG Airlines, Gibrael Isaak, untuk dimintai keterangan di Gedung Merah Putih, terkait dugaan suap dana penunjang operasional dan pelayanan kedinasan kepala daerah Papua (2020–2022) kupang.antaranews.com+11nasional.kompas.com+11jogja.antaranews.com+11.
4.2 Pemanggilan Susulan Juni 2025 & Mangkir
KPK kembali memanggilnya pada 12 Juni 2025, namun Gibrael mangkir tanpa alasan resmi jogja.antaranews.com+1antaranews.com+1. Sebelumnya, ia sudah pernah diperiksa oleh KPK dalam dua kasus berbeda:
- 8 September 2023: terkait dugaan perintah Lukas Enembe membawa uang tunai miliaran rupiah menggunakan pesawat ke Jakarta dan luar negeri jpnn.com+9antaranews.com+9jogja.antaranews.com+9.
- 14 Oktober 2024: kembali diperiksa terkait aliran uang dan aset jet pribadi radarpapua.jawapos.com+11antaranews.com+11jogja.antaranews.com+11.
Mangkirnya pemanggilan terbaru ini memicu teguran tegas dari KPK agar kooperatif, terutama karena penyelidikan jet pribadi dan aliran dana masih berlanjut jogja.antaranews.com.
5. Skema Dugaan Korupsi & Aliran Dana
5.1 Nilai Kerugian Negara
KPK menetapkan total kerugian negara dalam perkara ini mencapai Rp 1,2 triliun antaranews.com+4sumbar.antaranews.com+4kupang.antaranews.com+4.
5.2 Pembelian & Penggunaan Jet Pribadi
Penyidik menduga sebagian dana korupsi digunakan untuk membeli jet pribadi yang kini berada di luar negeri antaranews.com+11sumbar.antaranews.com+11kupang.antaranews.com+11.
Kemudian diungkap, PT RDG Airlines—melalui jet miliknya—diduga digunakan untuk mengangkut uang tunai miliaran rupiah atas perintah tersangka Lukas Enembe, baik ke Jakarta maupun luar negeri nasional.kompas.com+11antaranews.com+11jogja.antaranews.com+11.
5.3 Peran Para Saksi dari RDG
Beberapa orang dari RDG Airlines telah atau akan diperiksa, antara lain:
- Torang Daniel Kaisardo Kristian (Corporate & Legal Manager),
- Selvi Punama Sari (pramugari),
- Tina Sutinah (Direktur SOS Aviation), serta
- Richard Barends (staf honorer BPD Papua) antaranews.com+1nasional.kompas.com+1antaranews.com+3nasional.tempo.co+3antaranews.com+3.
Mereka disorot atas keterlibatan dalam pembelian jet dan logistik pengangkutan uang tunai.
6. Tantangan Investigasi KPK
- Ketidak-kooperatifan saksi, termasuk mutmainah dan Gibrael, memaksa KPK menjadwal ulang dan memberikan peringatan agar hadir sesuai jadwal radarpapua.jawapos.com+9antaranews.com+9jpnn.com+9.
- Penyitaan aset jet menjadi fokus utama dalam pemulihan aset negara, termasuk pelacakan aset yang kini berada di luar negeri .
- Kompleksitas lintas yurisdiksi: aset luar negeri membutuhkan kerja sama hukum antarnegara serta mekanisme mutual legal assistance (MLA).
7. Dampak & Implikasi yang Lebih Luas
7.1 Penegakan Hukum
Upaya pemanggilan dan peringatan KPK menyoroti pentingnya respons cepat dari perusahaan dan individu swasta dalam kasus korupsi.
7.2 Transparansi Dana Daerah
Kasus ini menggarisbawahi kebutuhan perlunya mekanisme pengawasan dana operasional daerah, khususnya wilayah Papua yang memiliki otonomi khusus dan potensi penyalahgunaan besar.
7.3 Preseden Penyitaan Aset koruptif
Jika jet pribadi berhasil disita, akan menjadi langkah strategis dalam memulihkan kerugian negara senilai ratusan triliun rupiah—menunjukkan bahwa KPK tegas mengejar aset di luar negeri.
8. Kesimpulan
Pemanggilan ulang dan pemeriksaan terhadap Gibrael Isaak serta saksi-saksi dari PT RDG Airlines menandai fase kritis dalam penyidikan. KPK menduga ada aliran dana korupsi senilai ratusan miliar untuk pembelian dan penggunaan jet pribadi, yang didatangkan dari luar negeri.
Fokus utama kini adalah:
- Memastikan keterangan saksi-saksi RDG Airlines,
- Menelusuri kepemilikan dan keberadaan jet,
- Mengeksekusi penyitaan aset di wilayah internasional,
- Menyusun strategi pemulihan kerugian negara dan memberantas praktik korupsi dana daerah secara sistemik.
Untuk pengembangan artikel 5000 kata, berikut aspek tambahan dapat ditambahkan:
- Wawancara dengan ahli hukum dan korupsi,
- Profil lengkap perusahaan RDG Airlines dan model bisnisnya,
- Studi kasus korupsi daerah sebelumnya,
- Data keuangan Pemprov Papua dan mekanisme pencairan dana,
- Dampak sosial-politik terhadap masyarakat Papua.
9. Profil PT RDG Airlines dan Peranannya dalam Kasus
9.1 Sejarah dan Bisnis PT RDG Airlines
PT RDG Airlines merupakan perusahaan swasta yang bergerak di bidang penerbangan, khususnya menyediakan layanan jet pribadi dan charter flight di Indonesia. Perusahaan ini cukup dikenal sebagai penyedia jasa penerbangan VIP, dengan armada jet yang mampu melayani rute domestik dan internasional.
9.2 Keterkaitan dengan Kasus Dugaan Suap
Dalam kasus ini, PT RDG Airlines menjadi sorotan lantaran diduga menyediakan jet pribadi yang dibeli dengan dana operasional yang disalahgunakan oleh Pemerintah Provinsi Papua. Dugaan juga mencakup pemanfaatan armada PT RDG untuk mengangkut uang tunai miliaran rupiah ke Jakarta dan luar negeri.
9.3 Struktur Organisasi
- Gibrael Isaak, Presiden Direktur, yang telah dua kali dipanggil dan diperiksa oleh KPK.
- Manajemen lain, termasuk Corporate & Legal Manager, pramugari, dan staf lain, juga dipanggil sebagai saksi.
Hal ini menunjukkan tingkat keterlibatan yang meluas dalam proses pembelian dan pengoperasian jet tersebut.
10. Mekanisme Pengelolaan Dana Operasional Papua: Potensi Celah Korupsi
10.1 Alokasi Dana
Dana operasional kepala daerah Papua dialokasikan untuk mendukung kegiatan pemerintahan sehari-hari, termasuk perjalanan dinas dan pelayanan publik. Dana ini bersumber dari APBD yang besarnya mencapai triliunan rupiah tiap tahunnya.
10.2 Sistem Pengawasan
Pengawasan terhadap penggunaan dana ini memang diatur oleh pemerintah pusat dan daerah, namun kelemahan pengawasan internal dan eksternal kerap menjadi celah bagi praktik korupsi dan penyalahgunaan anggaran.
10.3 Potensi Penyimpangan
Dalam kasus ini, diduga dana operasional dialihkan sebagian untuk pembelian aset mewah (jet pribadi), yang seharusnya tidak menjadi prioritas pengeluaran. Dugaan ini diperkuat dengan fakta adanya pengangkutan uang tunai yang melibatkan armada milik PT RDG.
11. Studi Kasus Korupsi Dana Daerah di Indonesia: Konteks Papua
11.1 Kasus-kasus Sebelumnya
Kasus korupsi dana daerah bukan hal baru di Indonesia. Contoh kasus besar lainnya melibatkan dana operasional kepala daerah di beberapa provinsi yang berujung pada penyitaan aset dan penahanan pejabat daerah.
11.2 Tantangan di Wilayah Otonomi Khusus Papua
Papua memiliki otonomi khusus yang memberi keleluasaan dalam pengelolaan anggaran. Namun hal ini juga rawan disalahgunakan, terutama karena keterbatasan pengawasan dan integritas aparatur daerah.
12. Regulasi dan Penegakan Hukum Anti Korupsi
12.1 Peran KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga yang berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap kasus korupsi, termasuk di tingkat daerah.
12.2 Regulasi Terkait
- UU No. 19 Tahun 2019 tentang KPK
- UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Transparansi Anggaran
12.3 Strategi Pencegahan
KPK dan pemerintah melakukan berbagai upaya pencegahan, seperti:
- Sistem pengawasan elektronik (e-budgeting, e-reporting)
- Penguatan peran auditor dan inspektorat daerah
- Pelatihan integritas bagi pejabat publik
13. Dampak Sosial dan Politik Kasus
13.1 Kepercayaan Publik Terhadap Pemerintah Daerah
Kasus ini berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat Papua terhadap pemerintahannya, yang sudah menghadapi tantangan sosial-politik dan pembangunan.
13.2 Implikasi Politik
Gugurnya status tersangka mantan Gubernur Lukas Enembe dan keterlibatan aparat serta swasta menimbulkan gejolak politik di tingkat lokal dan nasional.
14. Proyeksi Penyelesaian Kasus dan Harapan Pemulihan
14.1 Upaya Penyitaan dan Pemulihan Aset
Penyitaan aset jet pribadi yang dibeli diduga dengan dana korupsi adalah langkah utama KPK untuk memulihkan kerugian negara.
14.2 Proses Hukum Lanjutan
Pemeriksaan saksi-saksi kunci dan pengumpulan bukti fisik terus dilakukan untuk memperkuat kasus.
14.3 Harapan Transparansi dan Reformasi
Diharapkan kasus ini menjadi momentum bagi penguatan pengelolaan keuangan daerah, khususnya di Papua, melalui transparansi dan pemberdayaan pengawasan masyarakat.
1. Latar Belakang Kasus
Kasus dugaan suap dana operasional Pemerintah Provinsi Papua menjadi sorotan publik setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan penyalahgunaan anggaran daerah dengan nilai kerugian mencapai Rp 1,2 triliun. Dana ini seharusnya digunakan untuk menunjang kegiatan pemerintahan daerah, termasuk mendukung pelayanan publik dan operasional kepala daerah. Namun, dalam proses penyidikan ditemukan adanya dugaan aliran dana ilegal yang digunakan untuk tujuan pribadi, seperti pembelian aset mewah berupa jet pribadi.
Kasus ini bermula dari pemeriksaan sejumlah pejabat dan staf terkait pengelolaan anggaran penunjang operasional kepala daerah Papua pada periode 2020–2022. KPK menetapkan beberapa tersangka, termasuk mantan Bendahara Pembantu Kepala Daerah, Dius Enumbi. Mantan Gubernur Papua, Lukas Enembe, juga sempat berstatus tersangka, namun status tersebut gugur menyusul wafatnya pada akhir 2023.
Seiring penyidikan berlangsung, terungkap bahwa dugaan korupsi dana operasional ini tidak hanya melibatkan aparatur pemerintah, tetapi juga swasta, khususnya perusahaan penerbangan PT RDG Airlines. KPK menduga perusahaan tersebut berperan dalam pembelian dan pengoperasian jet pribadi yang diduga menggunakan dana hasil korupsi.
2. Dana Operasional Papua dan Celah Penyalahgunaan
Dana operasional daerah di Papua, terutama yang diperuntukkan bagi kepala dan wakil kepala daerah, sangat besar. Anggaran ini dirancang untuk membiayai kegiatan rutin pemerintahan, seperti perjalanan dinas, rapat, dan berbagai kegiatan pelayanan masyarakat. Namun, ketidakjelasan mekanisme pengawasan dan lemahnya sistem audit membuat dana ini berpotensi disalahgunakan.
Dalam kasus ini, dana operasional yang dialokasikan selama 2020–2022 diperkirakan mencapai triliunan rupiah. Sejumlah dokumen dan bukti transaksi yang diperoleh penyidik menunjukkan adanya pengalihan dana secara tidak sah untuk pembelian aset mewah, salah satunya adalah jet pribadi.
Selain itu, ada indikasi kuat bahwa dana tersebut juga digunakan untuk membawa uang tunai dalam jumlah besar ke luar daerah Papua dengan menggunakan armada penerbangan milik PT RDG Airlines, yang diduga atas perintah Lukas Enembe. Hal ini menjadi fokus penyidikan untuk mengetahui aliran dana lebih lanjut dan keterlibatan berbagai pihak.
3. PT RDG Airlines dan Perannya dalam Dugaan Korupsi
PT RDG Airlines adalah perusahaan swasta yang menyediakan layanan penerbangan charter dan jet pribadi. Perusahaan ini memiliki armada yang mampu melayani penerbangan domestik maupun internasional dengan fasilitas kelas VIP. Dalam penyidikan KPK, PT RDG Airlines menjadi salah satu fokus utama karena diduga menyediakan pesawat jet yang dibeli dengan dana hasil korupsi.
Presiden Direktur PT RDG Airlines, Gibrael Isaak, telah beberapa kali dipanggil dan diperiksa oleh KPK sebagai saksi kunci. Pemeriksaan ini bertujuan menggali keterlibatan perusahaan dalam transaksi pembelian jet pribadi dan kemungkinan pemanfaatan armada PT RDG dalam pengangkutan uang tunai ke luar Papua.
Selain Gibrael, sejumlah staf PT RDG Airlines, seperti Corporate & Legal Manager, pramugari, dan direktur perusahaan penerbangan lain yang terafiliasi, juga dipanggil sebagai saksi. Keterangan mereka penting untuk menguak mekanisme pembelian, pendanaan, serta operasional jet pribadi yang digunakan dalam dugaan korupsi dana operasional Papua.
4. Kronologi Pemanggilan Direktur PT RDG Airlines dan Pemeriksaan Saksi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjalankan penyidikan secara intensif terhadap dugaan suap dana operasional Papua dengan memanggil sejumlah saksi dari pihak swasta dan pemerintah. Salah satu saksi kunci yang dipanggil adalah Gibrael Isaak, Presiden Direktur PT RDG Airlines.
4.1 Pemanggilan Pertama – Maret 2025
Pada 17 Maret 2025, KPK memanggil Gibrael Isaak untuk dimintai keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Pemeriksaan ini terkait dengan dugaan pembelian jet pribadi yang menggunakan dana hasil korupsi dan keterlibatan PT RDG Airlines dalam pengangkutan uang tunai miliaran rupiah.
4.2 Pemanggilan Ulang dan Mangkir – Juni 2025
KPK kembali memanggil Gibrael pada 12 Juni 2025, namun yang bersangkutan tidak hadir tanpa memberikan alasan resmi. Ketidakhadiran ini menimbulkan perhatian khusus dari KPK karena peran PT RDG Airlines cukup sentral dalam kasus ini. KPK pun mengeluarkan peringatan agar Gibrael kooperatif dan memenuhi panggilan penyidik.
Selain Gibrael, KPK juga telah memanggil dan memeriksa beberapa pegawai dan staf PT RDG Airlines, seperti Corporate & Legal Manager, pramugari, serta staf lain yang terkait dalam proses pembelian dan pengoperasian jet pribadi. Pemeriksaan para saksi ini bertujuan untuk mengumpulkan bukti dan memperjelas alur transaksi dana serta pemanfaatan aset.
4.3 Tantangan dalam Pemanggilan Saksi
Selain Gibrael, Direktur lain dari PT RDG Airlines, Mutmainah Aminatun Amaliah, pernah mangkir saat dipanggil pada Juni 2024. Beberapa saksi swasta lainnya juga tidak memenuhi panggilan KPK, yang memaksa lembaga ini menjadwal ulang pemanggilan dan memberikan peringatan.
Situasi ini menunjukkan tantangan yang dihadapi KPK dalam proses penyidikan, khususnya dalam menghadapi ketidak-kooperatifan dari pihak swasta yang menjadi kunci pengungkapan fakta.
5. Skema Dugaan Korupsi dan Aliran Dana
5.1 Nilai Kerugian Negara
KPK telah mengidentifikasi kerugian negara sebesar Rp 1,2 triliun akibat dugaan korupsi dana operasional Papua. Nilai ini mencakup dana yang disalahgunakan untuk pembelian jet pribadi dan aliran dana lain yang tidak sesuai aturan.
5.2 Pembelian Jet Pribadi
Dugaan pembelian jet pribadi menggunakan dana hasil korupsi menjadi salah satu titik berat penyidikan. Jet tersebut kini dikabarkan berada di luar negeri, sehingga KPK tengah mengupayakan penyitaan aset dengan bantuan kerja sama hukum internasional.
5.3 Pengangkutan Uang Tunai
Selain pembelian jet, KPK menduga PT RDG Airlines menyediakan jasa penerbangan untuk membawa uang tunai miliaran rupiah dari Papua ke Jakarta dan bahkan ke luar negeri. Dugaan ini berdasarkan keterangan beberapa saksi dan hasil penyidikan awal.
5.4 Peran Saksi dari PT RDG Airlines
Pemeriksaan sejumlah staf dan manajemen PT RDG Airlines bertujuan menggali lebih jauh bagaimana skema pembelian jet dilakukan, siapa yang mengatur pembayaran, dan bagaimana operasional armada dipakai untuk kepentingan pengangkutan dana tersebut.
baca juga : Momen Presiden Prabowo Bertemu PM Ceko Petr Fiala dalam Lawatannya ke Rusia
