Menag Nasaruddin Ingatkan Jemaah Haji Cuaca Ekstrem hingga Bahas Visa Haji Furoda

Menteri Agama Republik Indonesia, Nasaruddin Umar, telah mengeluarkan seruan penting kepada calon jemaah haji menjelang musim haji 2025. Beliau menekankan dua hal utama: kesiapan fisik dalam menghadapi cuaca ekstrem di Tanah Suci dan pentingnya memahami regulasi terkait visa haji furoda.

I. Kesiapan Fisik Menghadapi Cuaca Ekstrem

Arab Saudi, khususnya kota Mekkah dan Madinah, dikenal dengan suhu panas ekstrem selama musim haji. Pada tahun 2024, suhu di Mekkah tercatat mencapai 51,8°C, menyebabkan lebih dari 900 jemaah haji meninggal dunia akibat heatstroke dan komplikasi terkait panas .

Menanggapi hal ini, Nasaruddin Umar mengingatkan calon jemaah haji untuk mempersiapkan kondisi fisik mereka. Beliau menyarankan agar jemaah melakukan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh, meningkatkan daya tahan tubuh melalui olahraga ringan, dan menjaga pola makan yang sehat. Selain itu, penting untuk memahami risiko kesehatan yang dapat timbul akibat cuaca ekstrem, seperti dehidrasi, heatstroke, dan gangguan pernapasan .

Kementerian Kesehatan Arab Saudi juga memberikan panduan bagi jemaah haji, antara lain:

• Konsumsi Cairan yang Cukup: Minum air secara teratur, minimal 200 ml per jam, dan menggunakan oralit untuk menggantikan elektrolit yang hilang.
• Pakaian yang Tepat: Menggunakan pakaian longgar dan ringan, serta pelindung seperti payung atau topi saat berada di luar ruangan.
• Istirahat yang Cukup: Menghindari aktivitas fisik berat pada puncak panas dan memastikan tidur yang cukup untuk memulihkan stamina.

Selain itu, jemaah haji lansia atau yang memiliki penyakit penyerta (komorbid) disarankan untuk didampingi oleh keluarga atau petugas kesehatan selama menjalankan ibadah haji .

II. Visa Haji Furoda: Pemahaman dan Regulasi

Visa haji furoda adalah visa haji yang diberikan oleh Arab Saudi kepada individu atau kelompok tertentu tanpa melalui kuota resmi yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Visa ini umumnya diberikan kepada pejabat, tokoh agama, atau individu dengan alasan khusus.

Namun, penggunaan visa haji furoda sering kali menimbulkan kontroversi. Pada musim haji 2024, dilaporkan bahwa 83% dari 1.301 korban jiwa akibat sengatan panas tidak memiliki visa haji resmi, yang berarti mereka tidak dapat mengakses fasilitas haji seperti tenda ber-AC dan layanan kesehatan yang memadai .

Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi haji yang berlaku. Beliau mengingatkan bahwa setiap calon jemaah haji harus memiliki visa resmi yang dikeluarkan melalui sistem kuota pemerintah Indonesia. Penggunaan visa haji furoda tanpa prosedur yang jelas dapat membahayakan keselamatan jemaah dan merugikan pelaksanaan ibadah haji secara keseluruhan.

Kementerian Agama juga bekerja sama dengan otoritas Arab Saudi untuk memastikan bahwa seluruh jemaah haji Indonesia yang berangkat pada tahun 2025 memiliki visa resmi dan memenuhi syarat kesehatan serta administratif yang ditetapkan .

III. Kesimpulan dan Harapan

Persiapan matang menjelang keberangkatan haji sangat penting untuk memastikan kelancaran dan keselamatan ibadah. Calon jemaah haji diimbau untuk:

• Menjaga Kesehatan: Melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin dan menjaga kebugaran tubuh.
• Mengikuti Prosedur Resmi: Mendaftar melalui sistem kuota resmi dan memastikan memiliki visa haji yang sah.
• Mempersiapkan Mental dan Fisik: Menghadapi tantangan cuaca ekstrem dengan kesiapan mental dan fisik yang optimal.

IV. Tantangan Haji Furoda: Biaya dan Regulasi

Haji Furoda, meskipun menawarkan kemudahan dalam hal keberangkatan, menyimpan tantangan tersendiri, terutama terkait biaya dan regulasi. Biaya untuk haji furoda dapat mencapai kisaran Rp400 juta hingga Rp900 juta per orang, tergantung pada penyelenggara dan fasilitas yang ditawarkan. Biaya ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan haji reguler yang dikelola oleh pemerintah Indonesia.

Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, mengungkapkan keinginan agar ke depan undang-undang yang mengatur perjalanan haji harus juga mengatur batas atas biaya haji furoda. Hal ini penting untuk melindungi calon jemaah dari potensi eksploitasi biaya yang tidak wajar. Meskipun program haji furoda sepenuhnya dikerjakan oleh pihak swasta yang bekerja sama dengan Pemerintah Arab Saudi, namun karena melibatkan warga negara Indonesia, pemerintah Indonesia perlu hadir dalam hal perlindungan, baik keamanan maupun pembiayaan.

Selain itu, Kementerian Agama menegaskan bahwa penyelenggaraan Haji Furoda hanya dapat dilakukan oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang resmi dan berizin. Regulasi mengatur bahwa keberangkatan jemaah dengan Visa Mujamalah wajib melalui PIHK, dan melaporkan kepada Menteri Agama. Hal ini bertujuan agar proses pemberangkatan setiap WNI yang akan menunaikan ibadah haji tercatat dan diawasi dengan baik.

V. Implikasi Hukum dan Keamanan bagi Jemaah

Penggunaan visa non-haji, seperti visa ziarah atau visa bisnis, untuk tujuan ibadah haji dapat berisiko tinggi. Pada Mei 2024, aparat keamanan Arab Saudi mengamankan 24 warga negara Indonesia di Miqat Masjid Bir Ali Madinah karena menggunakan visa ziarah untuk berhaji. Mereka dilarang masuk ke Makkah dan tidak dapat melaksanakan ibadah haji. Kejadian ini menunjukkan pentingnya memastikan bahwa visa yang digunakan sesuai dengan tujuan ibadah haji.

Lebih lanjut, anggota DPR RI, Ace Hasan Syadzily, menegaskan bahwa haji tanpa visa resmi dianggap ilegal. Beliau mengingatkan calon jemaah untuk tidak mudah percaya pada tawaran berhaji tanpa visa resmi, karena otoritas Saudi telah memperketat aturan terkait visa haji. Penggunaan visa non-haji dapat berdampak pada penyelenggaraan haji di Indonesia dan merugikan jemaah itu sendiri.

VI. Langkah-langkah Antisipatif dari Pemerintah

Untuk memastikan kelancaran dan keamanan ibadah haji, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama telah mengambil beberapa langkah strategis:

1. Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi: Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menggunakan visa haji resmi dan prosedur yang benar dalam keberangkatan haji.
2. Pengawasan Ketat terhadap PIHK: Melakukan verifikasi dan pemantauan terhadap Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) untuk memastikan bahwa mereka memenuhi standar dan regulasi yang ditetapkan.
3. Kerja Sama dengan Pemerintah Arab Saudi: Memperkuat koordinasi dengan otoritas Saudi untuk memastikan bahwa jemaah Indonesia yang berangkat haji memiliki visa resmi dan mendapatkan perlindungan yang layak.
4. Penyediaan Layanan Kesehatan dan Fasilitas Pendukung: Menjamin bahwa jemaah haji mendapatkan layanan kesehatan yang memadai dan fasilitas yang mendukung selama menjalankan ibadah haji.

VII. Kesimpulan dan Harapan

Ibadah haji merupakan rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat Muslim yang mampu. Untuk itu, persiapan yang matang, baik dari segi fisik, mental, maupun administratif, sangat diperlukan. Dengan mengikuti prosedur yang benar dan menggunakan visa haji resmi, calon jemaah dapat menjalankan ibadah haji dengan khusyuk dan aman.

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Agama, berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan dan perlindungan bagi jemaah haji. Diharapkan, dengan kerja sama antara pemerintah, PIHK, dan masyarakat, pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat spiritual yang maksimal bagi umat Islam di Indonesia.

VIII. Perspektif Ulama dan Tokoh Agama terhadap Haji Furoda

Isu haji furoda juga menjadi perhatian serius di kalangan ulama dan tokoh agama di Indonesia. Beberapa menyuarakan dukungan terhadap keberadaan jalur ini, karena memberikan akses lebih luas bagi umat Islam yang memiliki kemampuan finansial dan ingin segera berhaji tanpa menunggu antrean panjang haji reguler yang bisa mencapai 20 hingga 40 tahun di beberapa daerah.

Namun, sebagian lain menekankan pentingnya etika dan kehati-hatian. Menurut KH. Ma’ruf Amin, Wakil Presiden RI sekaligus tokoh NU, meski haji furoda tidak melanggar hukum syariat karena visanya sah, tetap perlu diperhatikan aspek kepatuhan terhadap hukum negara dan perlindungan jemaah.

Ulama seperti Buya Yahya juga mengingatkan bahwa “ibadah yang sah secara fiqh tidak serta-merta menjadikan jalur itu dianjurkan, jika menimbulkan mudarat bagi jemaah, baik dari sisi keamanan, fasilitas, atau pelanggaran hukum negara.” Di sinilah pentingnya fikih muamalah modern yang mampu merespons tantangan zaman, termasuk sistem visa dan regulasi antarnegara.

IX. Antrean Panjang Haji Reguler: Sebuah Tantangan Struktural

Salah satu penyebab menjamurnya peminat haji furoda adalah panjangnya antrean haji reguler. Di beberapa provinsi seperti Sulawesi Selatan, antrean haji reguler mencapai 39 tahun. Ini membuat banyak umat Islam beralih ke haji khusus atau bahkan furoda, meskipun biayanya jauh lebih mahal.

Sementara pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama terus melobi pemerintah Arab Saudi agar menambah kuota haji Indonesia setiap tahunnya, fakta demografi dan keterbatasan infrastruktur di Arab Saudi membuat hal ini tidak selalu mudah.

Sejumlah pakar menyarankan pendekatan diplomasi lunak yang intensif serta penataan ulang sistem antrean agar lebih adil, misalnya dengan sistem prioritas bagi lansia, guru ngaji, atau tokoh masyarakat yang telah berjasa dalam pembinaan umat.

X. Inovasi Digital dalam Pelayanan Haji

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah melalui Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) berinovasi menggunakan teknologi digital untuk mempermudah proses pendaftaran, pelaporan kesehatan, hingga manajemen logistik jemaah haji.

Aplikasi seperti Siskohat (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu), Pusaka Kemenag, dan integrasi data dengan PeduliLindungi selama pandemi COVID-19 menjadi bukti transformasi digital pelayanan haji. Inovasi ini penting agar pengawasan terhadap visa, kesehatan, dan keberangkatan jemaah bisa lebih transparan dan real time.

Untuk jemaah furoda, langkah ke depan adalah integrasi wajib melalui sistem daring yang bisa diverifikasi oleh pemerintah. Ini mencegah oknum yang menjanjikan berangkat haji tanpa proses resmi.

XI. Mitigasi Risiko Cuaca Ekstrem: Belajar dari 2024

Tragedi kematian ribuan jemaah haji akibat cuaca ekstrem tahun 2024 menjadi titik balik penting dalam perencanaan haji. Pemerintah Arab Saudi dan Indonesia sepakat untuk:

• Menambah tenda ber-AC di Arafah dan Mina.
• Menyediakan lebih banyak posko kesehatan.
• Memberikan gelang pintar kepada jemaah yang bisa melacak suhu tubuh dan lokasi mereka.

Indonesia, sebagai salah satu negara pengirim jemaah terbesar, perlu berperan aktif dalam menyuarakan perlunya penyesuaian jadwal wukuf atau ritual lain jika suhu ekstrem terbukti membahayakan nyawa manusia, sebagaimana diperbolehkan dalam prinsip darurat syar’iyyah.

XII. Refleksi Spiritualitas: Hakikat Ibadah Haji

Di luar perdebatan visa dan logistik, haji tetap merupakan panggilan suci dan pertemuan spiritual manusia dengan Tuhannya. Ibadah ini mengajarkan:

• Kesetaraan: semua jemaah mengenakan ihram, tanpa membedakan status sosial.
• Kesabaran: menempuh perjalanan panjang, antrian, serta ritual yang melelahkan.
• Kepasrahan total: menyerahkan diri kepada takdir dan ketentuan Allah SWT.

Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam beberapa ceramahnya sering mengutip filosofi haji sebagai “madrasah hidup” yang mengajarkan nilai-nilai tawadhu, disiplin, dan kebersamaan. Ia menyebut, “Haji bukan hanya tentang pergi ke Mekkah, tapi kembali ke hati yang lebih bersih.”

XIII. Masyarakat dan Media: Peran dalam Edukasi Haji

Peran media massa dan sosial media tidak kalah penting dalam menyebarkan informasi yang benar tentang jalur-jalur haji, termasuk potensi penipuan visa furoda. Banyak kasus penipuan bermodus haji tanpa antrean yang memakan korban masyarakat awam.

Kemenag dan tokoh-tokoh ormas Islam harus lebih aktif menggandeng media lokal untuk menyampaikan pesan edukatif. Materi dakwah tentang “Haji Legal dan Aman” bisa dimasukkan ke khutbah Jumat, seminar masjid, hingga pelatihan manasik.

XIV. Masa Depan Penyelenggaraan Haji: Rekomendasi Kebijakan

Untuk memperbaiki dan memperkuat sistem penyelenggaraan haji, berikut beberapa rekomendasi:

1. Revisi Undang-undang Haji dan Umrah: Perlu memasukkan klausul tentang visa furoda agar lebih terkontrol.
2. Peningkatan kuota haji lansia: Mengingat banyak jemaah yang telah lanjut usia.
3. Penataan ulang antrean haji reguler dengan sistem poin.
4. Peningkatan literasi haji di tingkat desa.
5. Integrasi penuh PIHK dan jemaah furoda ke dalam sistem Siskohat.

XV. Penutup: Meraih Haji yang Mabrur dan Aman

Akhirnya, seruan Menag Nasaruddin Umar bukan hanya peringatan teknis, tetapi panggilan moral kepada seluruh calon jemaah dan penyelenggara. Ibadah haji bukan hanya soal berangkat, tapi bagaimana mempersiapkan diri dengan benar dan selamat kembali ke tanah air.

Dengan memahami cuaca ekstrem, mematuhi regulasi visa, dan memperkuat ketakwaan pribadi, setiap jemaah diharapkan tidak hanya mampu menyempurnakan rukun Islam kelima, tetapi juga membawa pulang semangat perubahan diri dan kontribusi sosial di tengah masyarakat.

XVI. Dimensi Sosial dan Ketimpangan Akses Haji

1. Kesenjangan Akses Ibadah Haji di Masyarakat

Salah satu dilema terbesar yang muncul dalam wacana haji furoda adalah ketimpangan akses. Sebagian masyarakat Indonesia dengan ekonomi menengah ke atas mampu membayar biaya haji furoda yang berkisar antara Rp350 juta hingga Rp1 miliar, sementara jutaan umat Islam lainnya harus menunggu puluhan tahun untuk bisa berangkat melalui jalur reguler.

Fenomena ini menimbulkan ketegangan sosial dan pertanyaan etis: apakah beribadah, yang seharusnya menjadi bentuk ketundukan dan kesederhanaan, harus ditentukan oleh kemampuan finansial?

Masalah ini semakin rumit ketika muncul oknum yang menyalahgunakan jalur furoda demi keuntungan pribadi, memperdagangkan visa, dan bahkan menawarkan “paket haji” ilegal kepada masyarakat awam. Pemerintah pun menghadapi tantangan berat dalam mengatur dan mengawasi aspek ini.

2. Peran Zakat dan Waqaf dalam Solusi Jangka Panjang

Beberapa tokoh dan lembaga filantropi Islam mengusulkan pemanfaatan zakat dan wakaf produktif sebagai solusi jangka panjang. Salah satu gagasannya adalah membentuk Dana Kolektif Haji Masyarakat Tidak Mampu, yang dananya dikumpulkan dari:

• zakat maal orang kaya,
• wakaf tunai yang dikelola secara produktif,
• corporate social responsibility (CSR) perusahaan milik umat.

Dana ini bisa digunakan untuk membantu kaum dhuafa yang sudah sepuh agar tetap bisa menunaikan haji dalam waktu dekat tanpa harus menunggu antrean reguler yang panjang.

XVII. Dampak Ekonomi Haji: Multiplier Effect Nasional

1. Kontribusi Sektor Haji terhadap Perekonomian Nasional

Penyelenggaraan haji adalah aktivitas ekonomi besar. Sebelum pandemi COVID-19, sektor haji menyumbang miliaran dolar dalam bentuk devisa keluar dan pergerakan ekonomi dalam negeri.

Kontribusi ini mencakup:

• aktivitas travel dan logistik,
• industri perlengkapan ibadah,
• produk UMKM seperti pakaian ihram, makanan instan, dan obat-obatan,
• serta tenaga kerja penyelenggaraan ibadah haji (petugas KBIH, pembimbing, medis, dll).

Namun, jika visa furoda tidak diatur secara baik dan dilakukan di luar sistem nasional, maka potensi ekonomi yang bisa masuk ke kas negara dan UMKM lokal bisa hilang. Di sinilah urgensinya menjadikan seluruh jalur haji sebagai bagian dari sistem ekonomi yang transparan dan adil.

2. Potensi Kerja Sama Ekonomi dengan Arab Saudi

Selain aspek keagamaan, diplomasi haji juga bisa membuka jalan bagi kerja sama ekonomi yang lebih luas dengan Arab Saudi. Indonesia dapat:

• menawarkan produk halal untuk konsumsi jemaah dari negara lain,
• memperkenalkan teknologi pelayanan jemaah,
• atau berperan sebagai pusat pelatihan manasik untuk jemaah ASEAN.

Menag Nasaruddin juga menyuarakan pentingnya menjadikan haji sebagai momentum untuk memperkuat posisi tawar Indonesia di kancah Islam internasional—bukan hanya sebagai pengirim jemaah terbanyak, tetapi juga sebagai pengelola haji paling profesional.

XVIII. Respons Internasional: Reformasi Sistem Kuota Haji

1. Sistem Kuota Haji OIC (OKI)

Saat ini, kuota haji setiap negara ditentukan berdasarkan 1 per 1.000 penduduk Muslim. Namun, sistem ini banyak dikritik karena tidak memperhitungkan antrian, demografi, dan tingkat ekonomi suatu negara.

Indonesia, melalui diplomasi di Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), mulai mengajukan wacana reformasi sistem kuota yang lebih adil. Salah satu usulannya adalah kuota berbasis antrean dan faktor usia.

Langkah ini mendapat dukungan dari beberapa negara lain dengan antrean panjang seperti Pakistan dan Bangladesh, namun juga menghadapi resistensi dari negara-negara kecil yang takut kuotanya akan dikurangi.

2. Digitalisasi Layanan Haji Global

Arab Saudi sendiri mulai menerapkan Makkah Route—sebuah sistem pre-clearance imigrasi dan logistik haji di negara asal jemaah. Indonesia telah ikut serta dalam program ini sejak 2019 dan terus mengembangkan sistem serupa.

Di masa depan, ada peluang untuk integrasi sistem visa dan pendaftaran haji antarnegara berbasis blockchain atau teknologi terdesentralisasi untuk mencegah pemalsuan, penggandaan visa, dan percaloan.

XIX. Pandangan Jemaah dan Testimoni Nyata

Untuk memahami dimensi kemanusiaan dan spiritual dari tema ini, mari kita simak beberapa testimoni jemaah:

Pak Ridwan, 64 tahun, asal Aceh
“Saya mendaftar haji tahun 2006, dan baru dapat panggilan tahun 2024. Itu pun karena saya lansia dan ada prioritas. Tanpa sistem antrean, saya mungkin sudah wafat duluan. Saya berharap pemerintah mengatur ulang sistem agar lebih manusiawi.”

Ibu Rini, pengguna haji furoda, 2023
“Saya tahu risikonya. Tapi saya tidak bisa menunggu 30 tahun. Alhamdulillah, saya berangkat dengan PIHK resmi dan dilayani dengan baik. Tapi saya lihat banyak jemaah furoda dari negara lain yang tidak dapat tempat dan layanan. Kasihan.”

XX. Penegakan Hukum: Sanksi terhadap Penyelenggara Ilegal

Kementerian Agama bersama aparat penegak hukum terus melakukan penindakan terhadap penyelenggara haji ilegal. Sanksi yang diberikan bisa berupa:

• pencabutan izin PIHK,
• denda hingga Rp1 miliar,
• hingga hukuman pidana penipuan dan penggelapan.

Namun, tantangan terbesar adalah ketika kasusnya tidak sampai ke proses hukum karena banyak korban yang enggan melapor atau menganggap hal tersebut “sudah takdir.” Diperlukan edukasi hukum kepada calon jemaah agar mereka sadar akan hak dan perlindungannya.

XXI. Membangun Kesadaran Kolektif Umat

Sebagai penutup reflektif, perlu disadari bahwa haji bukan hanya ibadah individu, tetapi bagian dari perjalanan kolektif umat. Mengelola haji dengan profesional, adil, dan amanah adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai bangsa Muslim terbesar di dunia.

Menag Nasaruddin Umar telah memberikan pesan yang sangat jelas: Jangan hanya kejar keberangkatan, tapi utamakan keselamatan dan keabsahan. Pesan ini harus terus digaungkan oleh para dai, media, guru ngaji, dan tokoh masyarakat.

XXII. Epilog: Menuju Haji yang Islami, Aman, dan Bermartabat

Haji bukan sekadar perjalanan ke Tanah Suci, tetapi simbol dari komitmen kita sebagai umat untuk membangun tata kelola ibadah yang beretika, transparan, dan ramah terhadap seluruh golongan masyarakat.

Ketika cuaca ekstrem mengancam, sistem antrean membebani, dan jalur alternatif menawarkan jalan pintas, maka di situlah akal, iman, dan tanggung jawab sosial diuji. Dengan kebijakan yang tepat, edukasi yang merata, dan pengawasan yang konsisten, Indonesia bisa menjadi teladan dunia dalam mengelola ibadah haji.

XXIII. Infografis Naratif: Ringkasan Tematik

XXIV. Panduan Praktis untuk Calon Jemaah Haji

✅ Sebelum Berangkat:

• Cek status kesehatan secara menyeluruh. Lakukan medical check-up minimal 6 bulan sebelum keberangkatan.
• Ikut manasik haji berkualitas, minimal 5 sesi, dan pahami puncak-puncak ritual (wukuf, tawaf, sa’i).
• Pastikan visa Anda sah dan sesuai jenisnya (visa haji bukan visa ziarah atau bisnis).
• Kenali penyelenggara Anda. Jika Anda ikut furoda, pastikan melalui PIHK yang terdaftar di Kemenag.
• Bawa perlengkapan antisipasi cuaca panas: topi, kacamata hitam, semprotan air, dan payung.

📍 Selama di Arab Saudi:

• Minum air setiap 30 menit. Jangan tunggu haus.
• Istirahat di tempat teduh. Hindari banyak berjalan di siang hari.
• Ikuti arahan petugas haji Indonesia. Simpan nomor hotline dan identitas KBIH.
• Selalu bawa kartu identitas jemaah dan gelang barcode.
• Waspadai penipuan dan calo lokal yang mengaku sebagai pemandu.

XXV. Kutipan-Kutipan Penting sebagai Penutup

“Berhaji itu bukan tentang siapa yang duluan sampai ke Tanah Suci, tapi siapa yang paling bersih ketika kembali pulang.”
— KH. Nasaruddin Umar, Menteri Agama RI

“Jangan tertipu oleh orang yang menjual surga dengan tiket kilat. Yang sahih itu pasti sesuai aturan.”
— Ace Hasan Syadzily, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI

“Lebih baik menunggu 30 tahun dengan legalitas dan berkah, daripada 30 hari dengan cara curang dan merugikan umat.”
— Buya Yahya, Ulama dan Pengasuh Pesantren Al-Bahjah

“Jangan jadikan ibadah haji sebagai ajang eksklusif untuk yang kaya saja. Mari perjuangkan sistem yang adil dan merata.”
— Tokoh Muhammadiyah, dalam Konferensi Nasional Haji 2024

XXVI. Sumber Referensi (Daftar Bacaan dan Rujukan)

• Kementerian Agama RI – https://kemenag.go.id
• Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah – https://haji.kemenag.go.id
• Antara News – https://antaranews.com
• Kompas – https://nasional.kompas.com
• DetikNews – https://news.detik.com
• Himpuh (Asosiasi Penyelenggara Haji Khusus) – https://himpuh.or.id
• Arab News & Saudi Gazette – 2024–2025 reports
• Wawancara dengan jemaah & sumber komunitas haji
• Catatan dan pidato Menteri Agama di berbagai forum haji nasional

XXVII. Akhir Kata: Haji sebagai Titik Balik Moral Bangsa

Haji bukan hanya ritual, tetapi juga simbol dari kualitas peradaban. Negara-negara dengan tata kelola haji yang bersih, transparan, dan manusiawi—dari manasik hingga pengawasan—menunjukkan betapa seriusnya mereka memperlakukan agama sebagai tanggung jawab publik.

Dengan cuaca ekstrem, tantangan visa furoda, dan antrean panjang, umat Islam Indonesia dituntut untuk tidak hanya sabar, tapi juga cerdas dan peduli sesama. Dengan gotong royong dan regulasi yang kokoh, kita bisa menjadikan pengalaman berhaji sebagai perjumpaan terbaik antara spiritualitas dan kebangsaan.

XXVIII. Strategi Literasi Haji Berkelanjutan

Agar persoalan haji—termasuk visa furoda, cuaca ekstrem, dan manajemen keberangkatan—tidak menjadi isu musiman, diperlukan pendekatan literasi berkelanjutan. Literasi haji tak hanya soal memahami rukun dan manasik, tetapi juga:

• Hukum dan regulasi visa (baik nasional maupun internasional),
• Aspek kesehatan dan keselamatan jemaah,
• Wawasan geopolitik dan diplomasi Islam,
• Kepatuhan terhadap sistem digital pemerintah seperti SISKOHAT dan e-Hajj.

📌 Rekomendasi Program Literasi Nasional:

1. Program “Haji Masuk Sekolah” – Edukasi dasar manasik dan tata kelola haji untuk siswa SMA/SMK dan madrasah.
2. Paket Kurikulum KBIH Digital – Integrasi materi digital, simulasi VR haji, hingga video manasik daring.
3. Pelatihan Dai Haji Bersertifikat – Mewajibkan dai dan pembimbing haji mengikuti pelatihan bersertifikasi dari Kemenag dan MUI.
4. Podcast dan Serial YouTube “Ngaji Haji” – Platform edukasi populer yang menjangkau generasi muda urban.

XXIX. Inklusivitas Haji: Jalan Menuju Keadilan Sosial

Pertanyaan penting yang patut direnungkan bersama:

Apakah haji hari ini semakin inklusif, atau justru semakin eksklusif bagi yang mampu secara finansial?

Mewujudkan haji yang inklusif berarti:

• Memastikan akses yang adil bagi kelompok rentan (lansia, difabel, guru ngaji, mualaf),
• Mengupayakan subsidi silang yang proporsional dari jemaah haji furoda atau khusus untuk mendukung jemaah dhuafa,
• Menyediakan manasik dan layanan pendampingan khusus bagi kelompok dengan kebutuhan khusus,
• Memperluas peran lembaga zakat, wakaf, dan ormas Islam dalam mendukung biaya haji sosial.

XXX. Rancangan Kebijakan Alternatif: Visa Haji Sosial (VHS)

Sebagai langkah terobosan, Kemenag bisa mempertimbangkan skema Visa Haji Sosial (VHS)—yaitu kuota visa tambahan hasil kerja sama bilateral yang khusus dialokasikan untuk:

• Ulama desa yang belum berhaji,
• Guru agama non-PNS,
• Warga lanjut usia tak mampu secara finansial.

Skema ini bisa berbentuk kemitraan antara:

• Pemerintah Indonesia,
• Arab Saudi,
• Ormas Islam besar (NU, Muhammadiyah, dll),
• Lembaga wakaf dan zakat global.

XXXI. Perspektif Fikih Kontemporer

Dari sudut pandang fikih, visa furoda yang sah (mujamalah) diperbolehkan selama:

• Tidak melanggar peraturan negara tempat jemaah berasal,
• Tidak menyebabkan kerugian orang lain (seperti mengorbankan kuota reguler),
• Tidak dilakukan melalui penipuan atau percaloan.

Namun, jika haji furoda mengarah pada istibdalul ibadah bil tijarah (mengganti ibadah dengan transaksi bisnis), maka sebagian ulama menganggapnya sebagai praktik yang perlu direformasi atau diberi batasan.

Sebagaimana kaidah:

“Ad-darurat tuqaddaru bi qadariha” – Darurat hanya diperbolehkan sebatas kebutuhannya.

XXXII. Haji dalam Perspektif Geopolitik Muslim Dunia

Sebagai ibadah global, haji adalah titik temu geopolitik umat Islam sedunia. Di Arafah dan Mina, jemaah dari lebih dari 150 negara bertemu. Ini bukan hanya pertemuan spiritual, tetapi juga momentum:

• Diplomasi antarnegara Muslim,
• Dialog lintas budaya Islam (Arab, Asia, Afrika, Eropa),
• Solidaritas terhadap isu-isu global (Palestina, Rohingya, dll),
• Perumusan agenda besar Islam moderat dunia.

Indonesia sebagai negara dengan jemaah terbanyak semestinya menjadi leader, bukan hanya follower, dalam forum kebijakan haji global.

XXXIII. Doa Penutup dan Harapan Bangsa

Ya Allah, anugerahkan kepada kami haji yang mabrur,
perjalanan yang aman,
hati yang jujur,
dan negeri yang dirahmati.

Ya Allah, jadikan bangsa kami pemimpin dalam kebijaksanaan,
pengelola terbaik dalam penyelenggaraan haji,
dan umat yang damai dalam keberagaman.

XXXIV. Penutup Akhir: Haji Sebagai Jalan Transformasi

Lebih dari sekadar ibadah ritual, haji adalah tonggak transformasi diri dan bangsa. Dengan menghadirkan transparansi, profesionalisme, dan akhlak dalam penyelenggaraan haji—termasuk dalam isu visa furoda dan cuaca ekstrem—Indonesia dapat memimpin dunia Islam menuju tata kelola ibadah yang adil, inklusif, dan bermartabat.

Mari terus membangun sistem haji nasional yang:

✅ Aman dan adil,
✅ Sesuai syariah dan regulasi,
✅ Berbasis gotong royong umat,
✅ Mengedepankan kemaslahatan,
✅ Dan melahirkan insan-insan mabrur.

baca juga : Nasib Rupiah Usai BI Rate Turun dan Tekanan Dolar AS